Ketua GMNI Sumut Prapid Putusan MA Terkait Keterlibatan Rapidin Simbolon Dalam Kasus Korupsi di Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Ketua GMNI Sumut Prapid Putusan MA Terkait Keterlibatan Rapidin Simbolon Dalam Kasus Korupsi di Kabupaten Samosir Tahun 2020.
SHARE
118 views

 

taput.tapanuli.goosela.co.id

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Propinsi Sumatera Utara Paulus Peringatan Gulo SH,MH melalui kuasa Hukum nya dari Gulamo & Co yakni Sri Falmen Siregar, SH., Raynaldo Sahala .R. Simanjuntak , SH., Tahi Berdikari Sitorus, SH., Juara Amin Tua Hasibuan , SH. Selaku Advokat dan Penasihat Hukum dari Paulus Peringatan Gulo, SH., MH sebagai Ketua GMNI SUMUT, menyampaikan Press Release kepada Masyarakat sebagai berikut :

1.Kami selaku Penasihat Hukum dari pemberi kuasa telah mendaftarkan permohonan Pra Peradilan atas Putusan Mahkamah Agung terhadap Kejaksaan Agung Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ke Pengadilan Negeri Medan dengan nomor Perkara 67/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 29 September 2023.

2.Bahwa saat ini terjadi gejolak di tengah tengah Masyarakat yang mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar Menindak-lanjuti Perkara Penanganan Covid 19 di Kabupaten Samosir tahun 2020 terhadap Drs.Rapidin Simbolon sesuai Pertimbangan Hakim pada Mahkamah Agung pada Putusan nomor 439K/Pid.Sus/2023 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Terdakwa Drs.Jabiat Sagala.

3.Bahwa demi mendapatkan kepastian Hukum di tengah-tengah Masyarakat, dan sekaligus dasar yang semakin menguatkan pertimbangan Hukum bagi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam bertindak, maka Permohonan Pra Peradilan inilah jalan yang menurut kami tepat dan sesuai hukum acara yang berlaku.

 

Rapidin Simbolon Disebut Menikmati Dana Covid-19 Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Samosir.

Paulus Peringatan Gulo,SH.,MH menerangkan, sesuai keputusan Mahkamah Agung pada Putusan nomor 439K/Pid.Sus/2023 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Terdakwa Drs Jabiat Sagala,disebutkan nama mantan Bupati Kabupaten Samosir Rapidin Simbolon, menikmati dana bantuan penanggulangan Covid-19.
Dari alur keputusan salinan keputusan MA (Mahkamah Agung) nomor 439 K/Pid.Sus/2023 pada pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir dan Terdakwa inisial JS (Salinan MA 439 Hal 58).

Dimana, pada salinan Direktori Putusan MA Republik Indonesia terbukti JS bersama tim memenuhi semua unsur tindak pidana pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan subsider penuntut umum (salinan MA 439-2023 hal.60).

Namun keputusan ini dianggap tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidak adilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding perbuatan Terdakwa yang sama sekali tidak memperoleh atau menikmati keuntungan apapun dari perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan pertimbangan yuridis sebagai berikut:
a. Bahwa kerugian keuangan negara hanya 7 jutaan, dari persidangan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan menikmati kerugian keuangan negara yang minim tersebut.
b. Terdakwa hanya 14 hari menjabat sebagai ketua pelaksana gugus tugas penanganan Covid-19, selanjutnya Rapidin Simbolon sebagai ketua pelaksana gugus tugas penanganan Covid-19,dan terbukti Rapidin Simbolon mendapatkan keuntungan dan menikmati Pengelolaan Dana Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam, selanjutnya poin c,d,e,f,g (salinan MA 439-2023 huruf a s/d g hal 61-63).
Sebelumnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 pada APBD Ta.2020 pemerintahan Kabupaten Samosir provinsi Sumatera Utara sekitar Rp. 1.880.621.425,- dan sebagai ketua pelaksana gugus tugas adalah JS berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 89 tahun 2020 pada tanggal 17 Maret 2020. Namun dengan keluarnya keputusan Bupati nomor 117 pada tanggal 31 Maret 2020, JS langsung digantikan Rapidin Simbolon sebagai ketua pelaksana gugus tugas penanganan Covid-19 bersamaan dengan 5 instansi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Namun tuntutan tindak pidana korupsi ini, dipertanggungjawabkan oleh JS dengan mengembalikan kerugian negara sekitar 7 jutaan, JS dijatuhkan hukuman 1 tahun 3 bulan dengan denda 50 juta.
Juga, menjelaskan kepada awak media. Hal ini, diterangkannya berdasarkan pembacaan mereka terhadap keputusan Mahkamah Agung pada Putusan nomor 439K/Pid.Sus/2023 tanggal 29 Maret 2023.

“Kami membaca salinan keputusan MA nomor 439, dimana adanya seseorang mendapatkan keuntungan pribadi pada dana penanganan Covid-19 APBD Kabupaten Samosir Tahun anggaran 2020. Dimana dari 1,8 Miliar anggaran penanganan Covid-19, nilai 944 juta sudah dipertanggungjawabkan ke negara. Selebihnya kurang 900 juta merupakan paket bantuan penanganan Covid-19, yang diduga dinikmati seseorang”. terangnya kepada Media ini melalui Aplikasi WhatsApp.

“Apakah tidak ada aturan yang mengatur tentang hal ini?,dimana seseorang di Pemerintahan dengan sengaja atau tidak disengaja mendapatkan keuntungan dan menikmati dana BTT yang sudah jelas tidak memiliki rencana kerja?”, tanya Paulus mengakhiri.

G-BOBLUIS

Admin Tapanuli.goosela.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *